PPHI Mesra hadir untuk membantu pemohon mediasi, mediator, dan instansi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara cepat, transparan, dan profesional.
Total Laporan
Kasus Selesai
Mediator Aktif
Rata-rata Rating Mediator
PPHI Mesra (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan secara digital.
Pelaporan dan monitoring kasus bisa dilakukan secara online.
Seluruh proses dapat dipantau secara realtime.
Didukung mediator yang kompeten dan berpengalaman.
Semua data tersimpan dalam satu sistem terpadu.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan serta transmigrasi.
Melalui berbagai program dan layanan, Disnakertrans Kabupaten Ketapang berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, hubungan industrial yang harmonis, serta pelayanan publik yang prima.
Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif, Mandiri dan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Melalui Pelayanan Prima.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Mengajukan permohonan mediasi atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi, baik dari pihak pekerja maupun perusahaan, serta memantau perkembangan penyelesaian kasus secara real-time melalui sistem.
Pihak yang dilaporkan dalam perselisihan, baik pekerja maupun perusahaan, yang memberikan tanggapan, dokumen pendukung, serta mengikuti proses mediasi yang ditetapkan oleh mediator.
Proses penyelesaian dilakukan secara sistematis dan transparan melalui PPHI Mesra, mengacu pada UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Pemohon mengisi identitas, data terlapor, jenis perselisihan, dan kronologi kejadian, serta melampirkan surat permohonan, bukti perundingan bipartit, KTP, dan dokumen pendukung seperti slip gaji atau surat perjanjian kerja.
Admin memeriksa kelengkapan dokumen dan mengklarifikasi apakah perundingan bipartit sudah dilakukan. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Setelah berkas dinyatakan lengkap, admin menunjuk mediator hubungan industrial yang tersedia untuk menangani proses mediasi kasus tersebut.
Mediator menjadwalkan pertemuan dan mengirimkan undangan resmi kepada pemohon dan terlapor melalui sistem, dengan pilihan metode tatap muka (offline) atau daring (online via Zoom).
Mediator memimpin pertemuan mediasi minimal 2 kali antara kedua pihak. Jika belum tercapai kesepakatan, pertemuan dijadwalkan ulang hingga batas waktu 30 hari.
Jika sepakat dalam 30 hari, diterbitkan Perjanjian Bersama. Jika tidak, mediator menerbitkan Anjuran Tertulis sebagai rekomendasi penyelesaian. Seluruh dokumen dapat diunduh oleh pemohon.
Ulasan dari pemohon yang telah menyelesaikan kasus melalui layanan mediasi dengan PPHI Mesra.
“keren”
Ajukan laporan secara online melalui PPHI Mesra dan pantau proses penyelesaiannya secara realtime bersama mediator profesional.
Ajukan Laporan Sekarang